Dalam laporan-laporannya kepada pemerintah Hindia Belanda, Snouck mengakui potensi besar haji sebagai jejaring intelektual ulama dan sumber artikulasi kesadaran politik umat. Ia menyarankan agar ibadah umat Islam difasilitasi secara ritual, namun dibatasi agar tidak menjadi ruang pembebasan sosial atau transformasi ideologis. Dengan kata lain, haji dimaknai secara reduksionis: sekadar ritus, bukan praksis.
Padahal, pengalaman wukuf di Arafah secara teologis dan sosiologis adalah titik kulminasi spiritual yang mengafirmasi kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan common. Dalam kerangka ini, haji menjadi ruang artikulasi nilai hablum minallah dan hablum minannas secara utuh dan integral.
Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak inovasi teknis dalam penyelenggaraan haji: mulai dari digitalisasi manasik, sistem zonasi kloter, hingga integrasi layanan kesehatan.
Di tengah dunia yang terpolarisasi oleh konflik identitas, umat yang rukun dan inklusif adalah kontribusi terbaik Indonesia untuk peradaban worldwide yang lebih damai dan berkeadaban.
“Haji ini adalah ibadah yang sangat monumental, yang akan membawa kita pada suatu kehidupan yang baru. Seperti saat menikah, orang memberi kita selamat menempuh hidup baru, maka haji pun demikian, setelah berhaji kita akan menjalani kehidupan baru yang kedua,” ungkapnya.
Haji tidak lagi bisa dimaknai sebatas ibadah ritual yang bersifat personal-particular person. Ia telah berkembang menjadi praktik keagamaan transnasional yang melibatkan interaksi kompleks antara negara, teknologi, regulasi, serta dinamika sosial lintas budaya.
Dengan kesiapan menyeluruh dari sisi produksi, distribusi, hingga sinergi antarentitas, PT KPI Kilang Dumai terus memperkuat perannya dalam mendukung suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2025.
Zainut menekankan pentingnya penyusunan BPIH yang adil dan berkelanjutan. Ia mengingatkan agar kebijakan baru tidak merugikan jemaah di masa mendatang.
Semoga haji 2025 menjadi ruang perjumpaan yang menyatukan, bukan memisahkan. Menjadi panggung spiritual yang meneguhkan bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta, bukan sekadar untuk diri sendiri.
Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak inovasi teknis dalam penyelenggaraan haji: mulai dari digitalisasi manasik, sistem zonasi kloter, hingga integrasi layanan kesehatan.
Kalau kami mendengarkan ada semacam penelantaran jamaah karena bukan kelompoknya, bisa dipastikan tidak akan pernah dipakai lagi di kemudian hari," tegasnya.
Pelaksanaan ibadah haji 2025 menjadi titik penting dalam sejarah tata kelola haji Indonesia. Kilang Dumai Targetkan Produksi 523 Ribu Barel Avtur Selain sebagai momen ibadah agung bagi umat Islam, haji tahun ini hadir di tengah masa transisi pengelolaan menuju otoritas penuh Badan Pengelola Haji (BPH) pada 2026.
"Ada pemahaman yang keliru selama ini, bahwa subsidi jemaah haji itu berasal dari pemerintah padahal sebenarnya dana subsidi itu berasal dari jemaah haji masa tunggu," ujar Zainut.
Menurut Menteri Agama, haji akbar memiliki keutamaan yang luar biasa berdasarkan hadis Nabi. "Haji akbar itu dalam hadis Nabi memiliki keutamaan 70 kali lebih utama dibandingkan haji biasa. Jadi kalau Bapak-Ibu haji tahun ini, sama dengan 70 kali haji," jelasnya.